InfoSAWIT SULAWESI, JAKARTA – Dalam konteks perkembangan sektor kelapa sawit di Indonesia, Ignatius Ery Kurniawan, Pemimpin Redaksi InfoSAWIT, menekankan bahwa keberadaan perkebunan sawit telah memberikan dampak signifikan bagi perekonomian daerah terpencil. Ia mengungkapkan, sektor sawit tidak hanya sekadar membangun kebun, tetapi juga berperan penting dalam mentransformasi desa menjadi wilayah yang lebih maju.
“Perjalanan ini memang membutuhkan waktu puluhan tahun, tetapi dampaknya sangat terasa bagi masyarakat,” ungkap Ery, pada acara FGD SAWIT BERKELANJUTAN VOL 16, bertajuk “Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat Perdesaan,” yang diselenggarakan oleh media InfoSAWIT yang didukung BPDPKS, pada Jumat (1/11/2024) di Jakarta.
Menurut Ery, sektor kelapa sawit berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah di 38 provinsi di Indonesia. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, peran pemerintah daerah dalam membantu petani sangatlah penting. Pembentukan kelembagaan seperti koperasi, yang dapat menjadi wadah bagi petani untuk berkolaborasi, dianggap krusial dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.
BACA JUGA: Sengketa Lahan Sawit, PT ANA Lakukan Pelepasan Lahan ke Masyarakat Setempat
Ery juga menyinggung perlunya pendanaan untuk peremajaan kebun sawit rakyat, termasuk subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Dukungan ini tidak hanya akan meningkatkan produktivitas, tetapi juga membantu petani menerapkan praktik budidaya yang berkelanjutan. “Saat ini, praktik budidaya sawit rakyat masih jauh dari standar keberlanjutan,” tambahnya, menunjukkan perlunya dukungan finansial dan bimbingan untuk mencapai hasil optimal.
Di sisi lain, Marselinus Andry dari Departemen Advokasi SPKS menggarisbawahi tantangan yang dihadapi petani sawit skala kecil, terutama terkait legalitas lahan. Banyak petani yang hanya memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT), membuat mereka rentan dalam rantai pasok. SPKS berusaha membantu petani melalui pendataan dan sertifikasi lahan, serta membangun kelembagaan yang kuat untuk memperkuat posisi tawar mereka.
Marselinus menjelaskan bahwa SPKS telah menginisiasi lima tahapan untuk mendukung petani, dimulai dengan pemetaan kebun menggunakan teknologi GPS. Setelah itu, petani akan didampingi dalam mengurus legalitas lahan, termasuk pembuatan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). “Kami juga membantu membangun koperasi agar petani bisa lebih bersinergi dalam industri sawit,” ungkapnya.
BACA JUGA: Tiga Tersangka diamankan Gara-gara Tanam Sawit di Lahan Cagar Alam Sulsel
Pelatihan yang melibatkan akademisi dan peneliti menjadi bagian penting dari inisiatif ini, dengan fokus pada tata kelola ekonomi dan hukum. Sertifikasi berkelanjutan seperti RSPO juga menjadi tujuan jangka panjang bagi koperasi yang dibentuk, dengan harapan dapat meningkatkan akses pasar petani.
